Jumat, 13 September 2013

PROFIL & DATA BASE DISHUB KOMINFO

pidie

PROFIL & DATA BASE
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
( DISHUBKOMINFO )
Tahun 2013


stasiun sigli

PROFIL DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMASI

A. Latar Belakang

Struktur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie merupakan hasil Rombakan dan Revisi Qanun Daerah, Struktur Dishubkominfo Kabupaten Pidie yang yatrng berlaku sekarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  ( PERDA ) Kabupaten Pidie Nomor 04 Tahun 2008 saat Pimpinan Daerah Dibawah Bupati Mirza Ismail, S.Sos, yang berkewajiban melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika seoptimal mungkin bagi pelayanan masyarakat. Hal itu dapat terwujud dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia serta tersedianya dana sesuai kebutuhan Organisasi, sehingga dapat dicapai hasil sebagai mana yang direncanakan dalam Visi dan Misi Kabupaten Pidie.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie yang terbentuk pada Tahun 2008 sebelumnya dari Cikal Bakal Dinas Lalu Lintas Jalan Raya (DLLAJR) namun setelah ada evaluasi dan kebijakan Pimpinan daerah untuk efektifitas dan efesiensi maka dilakukan penggabungan dengan Dinas Penerangan Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) walau di jakarta Kementrian Republik Indonesia ada dua Departement dan di Propinsi Aceh juga ada revisi dan rombakan berulang hingga digabung dan pisah antara Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan Penerangan / Kominfo serta Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Menjadi satu Dinas yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Telekomunikasi ( Dishubkomintel) Aceh.


Photo Kepala-kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie merupakan salah satu Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam Melaksanakan Tugas tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
  2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
  4. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengembangan sistem dalam pelayanan jasan di bidang pengelolaan transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi;
  5. Melaksanakan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan / terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut, pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Daerah;
  6. Pelaksanaan penelitian bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
  7. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  8. Pelaksanaan pementauan evaluasi dan pelaporan;
  9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
  10. Pembinaan UPTD dan
  11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie mempunyai Struktur Organisasi dalam Pasal 105 sebagai berikut:

Kepala Dinas;
Sekretariat;
Kepala Bidang Perhubungan Darat;
Kepala Bidang Perhubungan Laut;
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika;
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

RENCANA STRATEJIK


 A. VISI DAN MISI
 Dalam Pencapaian suatu tujuan, setiap Organisasi harus mengacu pada Visi dan Misi yang jelas, sehingga dapat diketahui kemana arah dan tujuan Organisasi akan dibawa.

Visi

Visi adalah pandangan jauh  kedepan kemana dan bagai mana Instansi Pemerintah harus dibawa. Ataupun Visi merupakan suatu gambaran yang menentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.
Adapun Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie adalah

”Terwujudnya Sarana dan prasarana Transportasi dan Komunikasi yang Berkualitas, Profesional, Aman dan Lancar guna Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial”.

  1. Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah :
  2. Memperluas jaringan transportasi.
  3. Membangun infrastuktur Terminal / Pangkalan di Ibu Kota Kabupaten Pidie dan Pangkalan di Ibu Kota
  4. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa.
  5. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM dibidang Perhubungan.
  6. Meningkatkan Keahlian dan keterampilan SDM di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  7. Meningkatkan pelayaan informasi yang terpecaya, prima dan terpadu.

  
 Misi

Misi Adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah  sesuai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana serta berhasil dengan baik.
Dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Mempunyai Misi sebagai berikut :


1. Meningkatkan pelayanan prima masyarakat pengguna jasa transportasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi pedesaan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dalam daerah.
4. Meningkatkan jasa pelayanan terhadap Angkutan Laut.
5. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengendalian operasional transportasi dan rekayasa lalu lintas.

B.  TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan                        
      Tujuan merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu Tahun sampai dengan lima Tahun.
    Dengan demikian Tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie yaitu :  


  1. Peningkatan pelayanan aparatur yang profesional dan berkompeten.
  2. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi daerah.
  3. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan rekonstruksi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat.
  4. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan terbatas untuk menciptakan suasana aman dan damai. 
  5. Tersedianya tambahan kapasitas pel5ayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
  6. Terwujudnya Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie yang berkualitas, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 
  7. Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan sehat. 
  8. Terwujudnya sarana dan prasarana di sektor Perhubungan Darat, Laut dan Komunikasi Informatika. 
  9. Terwujudnya pemerataan informasi di seluruh pelosok gampong dalam kabupaten Pidie. 
Sasaran
Sasaran adalah Penjabaran dari tujuan yaitu sesuatau yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka panjang dan jangka pendek  (Tahunan, Triwulan, dan Bulanan).

Adapun sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :
  1. Meningkatnya Pelayanan dan Profesionalitas Aparatur (SDM)
  2. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan. 
  3. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ. 
  4. Meningkatnya jasa pelayanan yang professional. 
  5. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perhubungan dan komunikasi. 
  6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lalu lintas guna meminamalisir angka kecelakaan lalu lintas. 
  7. Meningkanya kelaikan operasional angkutan kendaraan bermotor. 
  8. Meningkatnya sarana media komunikasi informatika 
  9. Terciptanya komunikasi yang akurat hingga kepelosok gampong.


C. CARA  PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

     Dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran harus dilakukan penetapan terhadap kebijakan dan Program.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak–pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk setiap usaha atau kegiatan – kegiatan Aparatur Pemerintah atau masyarakat. Untuk tercapainya kelancaran atau keterpaduan dalam mencapai sasaran, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie mempunyai Kebijakan yaitu :


Kebijakan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran diadakan Kebijakan-kebijakan sbb:
  1. Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan Perhubungan sesuai profesinya.
  2. Meningkatkan fasilitas Perhubungan guna kelancaran transportasi.
  3. Meningkatkan kualitas produk operasional dengan prioritas materi yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
  4. Melakukan operasional dalam bentuk pelayanan informasi dan pemberdayaan Kelompok-kelompok Komunikasi.
  5. Melaksanakan/memfasilitasi forum dialogis sebagai wahana diskusi masyarakat untuk membahas berbagai hal yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat.
  6. Melakukan operasional melalui media elektronika pemanfaatan media pers dan tradisional.
2. Program—Program

Program merupakan kumpulan kegiatan kegiatan nyata, sistimatis  dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam jangka kerja sama dengan  masyarakat guna tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a.  Program Sarana dan  Prasarana Sekretariat

b.  Program Bidang Perhubungan Darat
Program di bidang Perhubungan  Darat meliputi :
  1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
  2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
  3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dan
  6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

c. Program Bidang Perhubungan Laut

d. Program Bidang Komunikasi dan Informatika
Program di bidang Komunikasi dan Informatika meliputi :
  1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
  2. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi;
  3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, dan
  4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Tugas Pokok & Fungsi ( Tupoksi )
Kepala Dinas

Pasal 106
Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pengelolaan perhubungan, komunikasidan informatika;
  2. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika;
  4. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  5. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
  6. pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan pengembangan sistem dan jasa dibidang pengelolaan transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi;
  7. pelaksanaan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan/terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut, pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah;
  8. pelaksanaan penelitian bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
  9. pelaksanaan pembinaan opersional di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  11. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
  12. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di budang perhubungan, komunikasi dan informasi;
  13. pembinaan UPTD; dan
  14. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Salah satu gambar kegiatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie saat menerima tamu dari Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pidie dr. Kamaruzaman dalam rangka pinjam pakai Armada Bus Transportasi untuk keperluan Kegiatan antar jemput Team Kesehatan Bakti Sosial Bidang Pengobatan gratis di Kecamatan Muara Tiga untuk masyarakat yang kurang mampu, sebagai wujud kepedulian bersama.


Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie, dengan agenda kegiatan yang cukup padat dari menerima tamu, mengikuti rapat, menghadiri undangan juga melakukan koordinasi dengan semua kalangan secara Ekternal dan Internal setiap saat yang dibutuhkan menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Dishubkominfo, menindak lanjuti program kegiatan yang menjadi tugas pokok Dishubkominfo. Kegiatan yang tidak henti-hentinya diterima oleh Kepala Dinas adalah banyak orang yang ingin mengunakan Transportasi Darat, Bus Sekolah saat-saat liburan tidak beroprasi dalam keadaan tanggal merah, walau nantinya dikoordinasikan dengan pengelola dan di jadwalkan sebelumnya agar tidak beradu jadwal dengan peminjam pakai lainnya, yang sudah antre sebelumnya, karena walau Bus Sekolah sudah merata di tiap-tiap Kecamatan para pemakai lebih banyak dari yang kita duga, bisa kita katakan Armada tidak cukup.
Kepala Dinas harus selalu melakukan evaluasi dan pelaporan setiap awal bulannya apabila dirasa perlu, untuk menampung dan menjawab permasalahan yang ada hingga dicarikan solusi yang terbaik. Banyak Tupoksi sebagaimana digariskan dalam Qanun Kabupaten Pidie, diperlukan Perencanaan Program, Pelaksanaan serta Pengawasan yang matang, kalau ada Perencanaan yang masih tercecer dalam pelaksanaan sangat diperlukan Pendataan ulang, apa saja yang harus di programkan kembali, hingga program dan rencana sesuai dengan Visi dan Misi Pimpinan Daerah selama satu periode. Selanjutnya harapan Wabub Pidie Bapak M. Iriawan, SE saat Kunker  semoga Dishubkominfo menjadi Super Team yang kompak ibarat Keluarga Besar .


SEKRETARIAT
Paragraf 2
Tugas Pokok & Fungsi ( Tupoksi )
Tupoksi Sekretariat

Pasal 108

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan
administrasi; dan
Sekretariat dipimpin oleh seseorang Sekretaris yang berada di bawah & bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 109

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, rencana strategis, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat mempunyai fungsí :

  1. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
  2. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
  3. penyusunan program kerja dan kegiataan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laboran pelaksanaan program dan kegiatan;
  4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
  6. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
  7. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.





Pasal 111
Sekretariat terdiri dari :
Sub Bagian Umum Kepegawaian;
Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab lepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 112

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, arsip, standarisasi, ketatalaksanaan, hukum, kehumasan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

Sub Bagian Data dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, data, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas, pemantauan evaluasi dan pelaporan;

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, rencana kebutuhan dinas, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan aset daerah.

Sekilas Photo Kegiatan Kepegawaian, Perencanaan Program dan Pengelolaan Keuangan Dishubkominfo Pidie


Pelaksanaan Shalat Berjamaan di Dishubkominfo
Jumlah pegawai Dishub kominfo Kabupaten Pidie sejumlah 65 orang ditempatkan untuk 1 sekretariat dan 3 bidang ; Darat, Laut dan Bidang Kominfo, setiap senin selalu diadakan apel disiplin kerja dan dijadwalkan dalam kalender 2013, siapa Pembina yang melakukan pengarahan dan Komandan apel yang menyiapkan barisan.

Pada umumnya untuk kehadiran pegawai sudah lumayan walau masih ada yang mengabaikan disipli, namun selalu dilakukan teguran lisan, untuk yang sudah melewati ambang batas kita telah melakukan teguran tulisan bahkan ada yang dilakukan penahanan gaji setiap bulannya, Dalam memotivasi pegawai dilakukan rapat rutin setiap bulannya, apalagi apabila ada kegiatan yang mendesak yang harus dibicarakan, disamping mengupayakan saling ingat mengingati dalam kebenaran seperti upaya melaksanakan shalat zuhur berjamaah, agar dapat menjaga tugas utama ini dengan sebaik-baik mungkin, walau harus mmperbaiki tempat wudhuk serta melengkapi sarana lainnya.

Kehadiran Mahasiswa Praktek kerja Lapangan (PKL) dari Universitas Jabal Ghafur (UNIGHA) sangatlah mendukung peningkatan kinerja tugas-tugas pokok dari Dinas Perhubungan Komuniukasi dan Informasi.

Para Mahasiswa yang pada umumnya berstatus mahasiwa Manajemen Komputer ini mmpunyai bakat, minat, ketrampilan dan keahlian yang berbeda-beda. Jadi penempatan praktekpun di sesuai dengan bakat dan ketrampiln masing-masing. 
Dimaksimalkan juga Mahasiswa Praktek menyusun Data-data Dishubkominfo yang terupdate hingga membantu kegiatan Gotong royong di Dishubkominfo. 
Walau Cuma selama tiga bulan mereka dalam jumlah yang besar juga mencapai 15 orang sangat merasa senang bisa Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dishubkominfo Kabupaten Pidie, karena selalu dilakukan pendampingan dan Bimbingan Kerja semaksimal mungkin. 

Pembersihan Mushala Terminal, Pemasangan Ampli, Mic dan Speaker untuk Shalat Berjamaah

  Koordinasi  Perencanaan program & Pengembangan Terminal Barang  (MOBAR) dengan Pemerintah Aceh. Agar bongkar muat barang lebih tertib, tidak mengganggu lalu lintas kota.

Mendukung terwujudnya Visi & Misi Dishubkominfo seiring dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pimpinan Daerah adalah suatu kewajiban mutlak, demikian halnya dengan memaksimalkan fungsi dan peran dari Terminal Terpadu Kabupaten Pidie dalam memaksukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulan dan Tahunnya Bagi Daerah. 
Demikian halnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi terus berupaya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pidie sebagai mana tersebut diatas. 

Mencoba mendata semua kendala dan mencoba melakukan aksi langsung walau dengan inisiatif dan semangat ‘untuk memajukan terminal yang masih terbatasnya dana yang ada. Kita yakin dengan upaya dan kerja keras Team dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama upaya untuk memasukkan kenderaan kedalam terminal dan membayar restrebusi serta bagaimana menyewakan toko-toko milik Pemda kepada Masyarakat, yang mana apabila kita lihat lokasi terminal ini sngat strategis maka kita yakin bahwa Terminal Kabupaten Pidie ini akan kita upayakan menjadi Pidie Bisnis Center (PBC) nantinya, sembari memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada, termasuk taman Internet Digital dan Penghijauan lingkungan yang sejuk kedepan

Positif Restrebusi Wajib Masuk di terminal Pidie Tingkatkan PAD Kabupaten Pidie

Penerimaan PAD Dishubkominfo


Pengujian kenderaan dalam bentuk KIR dilakukan petugas ahli untuk menilai layak tidaknya kenderaan melakukan kegiatan Angkutan, setiap tahunnya kenderaan di cek kondisi dan apabila layak untuk beroperasi maka akan di keluarkan buku kelayakan atau buku KIR, Uji kelyakan kenderaan tersebut dikenakan biaya uji yang tentunya berfariasi menurut besar kecil kenderaan, didasarkan kepada Qanun daerah Kabupaten Pidie. Penerimaan dari uji kenderaan ini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang distor ke Kas Daerah pada setiap akhir atau awal bulannya, terlihat pemasukan sesuai dengan jumlah kenderaan, apabila kenderan tersebut tidak melakukan uji kelayakan maka akan sulit beroprasi, karena biasanya ada razia gabungan dijalan raya.. 

        IMPIAN DISHUBKOMINFO                                                                                                       


Melihat begitu pentingnya fungsi dan Peran Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie dan Aceh, ada beberapa impian program yang menjadi tantangan dalam menyusun langkah Data, Program, Perencanaan karena menyangkut ketersediannya Dana, namun tidak menutup kemungkinan ada langkah kerja sama dengan berbagai pihak termasuk sponsor, donatur untuk mewujudnya cita-cita impian tersebut sbb :

  1. Tersedianya Musalla terminal terpadu Kabupaten Pidie yang memenuhi standar.
  2. Tersedianya MCK yang baik dan tidak jauh dengan tempat wudhuk atau Mushala. 
  3. Tersedianya Instalasi dan Meteran Pra Bayar PLN, Lampu penerang yang maksimal didalam lingkungan terminal termasuk didalam 25 Unit Toko Pemda, 8 Unit Kios Pemda, Posko dan Sekretariat Dishubkominfo. 
  4. Tersedianya Jaringan dan Meteran PDAM yang maksimal didalam lingkungan terminal termasuk didalam 25 Unit Toko Pemda, 8 Unit Kios Pemda, Posko dan Sekretariat Dishubkominfo.
  5. Tersediannya Posko Tiketing secara Komputerisasi di Pintu masuk dan Keluar Terminal.
  6. Tersediannya Tenda / Posko tempat berteduh para petugas Retrebusi di Depan Terminal bebas aman terik dan Hujan. 
  7. Tersediannya Alat dan Petugas potong rumput mingguan. 
  8. Tersediannya Petugas Listrik dan lampu Terminal. 
  9. Terwujudnya Rehabilitasi ringan dan berat Toko-toko, Kios dan Loket serta pos dan secretariat milik Pemda.
  10. Terwujudnya Rehabilitasi saluran pembuang air kotor yang sumbat dan macet. 
  11. Terwujudnya penghijauan lingkungan yang masih terik dan panas dengan berbagai tanaman yang cocok dan rimbun seperti trembesi dll. 
  12. Terwujudnya rehabilitasi dan pmbanguna serta pengecatan pagar yang rusak dan hilang dilingkungan terminal terpadu dan terminal barang (Mobar). 
  13. Terwujudnya Aspal lengkap, sempurna landasan terminal terpadu, terminal mobar, agar tidak berdebu dan becek. 
  14. Terwujudnya rehabilitasi lampu jalan serta penambahan titik lokasi yang sangat membutuhkan.
  15. Terwujudnya Rehabilitasi dan pembagunan baru rambu-rambu lalu-lintas. 
  16. Tersedianya marka jalan yang sangat penting di tempat-tempat umum dan khusus. 
  17. Terwujudnya Rehabilitasi Halte dan Pembangunan baru ditempat-tempat yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. 
  18. Tersedianya Palang Keluar masuk terminal. 
  19. Tersediannya Honda Patroli petuagas Restrebusi terminal dan atau petugas Lalin yang memadai untuk mengawal parkir dan terminal kaget illegal untuk memaksimalkan terminal resmi daerah dan pemasukan PAD. 
  20. Tersedianya Kapal Motor Laut Patroli, Mengawasi izin kapal tangkap diperairan Pidie serta pengawasan perhubungan laut lainnya. 
  21. Tersediannya pelabuhan Kapal Motor yang memadai untuk perhubungan laut termasuk Kemungkinan Kapal Ferry Pidie-Malaysia serta mendukung Kawasan Ekonomi terpadu (KAPET) Bagi Pengusaha & Masyarakat Pidie 
  22. Terwujudnya penjajakan lapangan terbang udara untuk wilayah pegunungan tangse, mane geumpang dalam upaya penangnan situasi darurat dan pengembangan daerah terisolir.serta mendukung Kawasan Ekonomi terpadu (KAPET) 
  23. Tersedianya Media Center & jaringan telekomunikasi kabel, atau seluler menjangkau wilayah Pidie terutama yang terlisolir. 
  24. Tersediannya Jaringan Internet Wifi untuk lingkungan masyarakat dan public secara gratis namun kecepatan tinggi untuk kegunaan Bisnis dan Pendidikan. 
  25. Terbentuknya PPID dan tersedianya SDM serta Sarana Publikasi Potensi Unggulan Pidie dengan berbagai Media Cetak dan Elektronik/Degitalisasi dll. 

Penerimaan lain di Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pidie dapat terlihat di Tabel atas bahwa sangat beragam baik restrebusi, penyewaan, kontrak ataupun pada proses perizinan, hasil penerimaan juga beragam tergantung sangat dengan objek dan jumlah serta besarannya, namun dalam perjalanannya penyewaan toko-toko milik Pemda masih menemukan kendala karena dalam kondisi rusak dan belum memiliki Listrik Prabayar dari PLN juga demikian halnya PDAM untuk air bersih, namun sedang kita upayakan dengan usaha swadaya, untuk maksimalisasi harus kita upayakan masuk dalam Rehabilitasi Berat dan Ringan. Sehingga nantinya PAD di terminal Pidie ini meninggkat dan Terminal ini bisa kita jadikan Pidie Bisnis Center (PBC) untuk pengembangan ekonomi masyarakat nantinya. 
Selain dibutuhkan Rehab Berat dan Ringan terminal beserta toko sangat diperlukan pembangunan dan rehabilitasi sarana lainnya yang layak di terminal, seprti MCK/ WC terminal, Mushala, tempat wudhuk serta saluran pembuang air kotor, begitu halnya pos petugas retrebusi yang layak dan aman dari terik dan hujan juga bisa jadi tempat rehat. 
Pada prinsipnya semua tempat sarana dan prasarana dalam bentuk barang dan jasa yang dapat meningkatkan PAD haruslah mendapat perhatian serius, untuk adanya peningkatan penerimaan., Sedangkan untuk penerimaan pada tower atau antene Telkomsel masih dalam proses pendataan dan koordinasi mudah-mudahan dalam tahun ini mengalami penerimaan yang berarti bagi PAD Daerah. 
Namun kita upayakan Tahun ini dilakukan pendataan Detil pada sumber penerimaan seperti Tower atau Menara Telkom Seluler, disamping membutuhkan biaya operasional juga membutuhkan tenaga lapangan yang menggunakan GPS untuk mendeteksi titik koordinat Tower/ Antene, hingga tepat sasaran, walaupun kita berupaya membedakan yang mana tower tunggal atau milik bersama. 

BIDANG DARAT

Paragraf 3
Tugas Pokok & Fungsi (Tupoksi)
Bidang Perhubungan Darat

Pasal 113

Bidang Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana teknis dibidang lalu lintas dan angkutan
darat, Pengendalian dan operasional transportasi darat dan pengelolaan perparkiran;
Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 114

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penerapan sistem jaringan dan perhubungan darat, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan rambu lalu lintas, pengendalian dan pengawasan manajemen angkutan orang dan barang, penyuluhan dan bimbingan keselamatan, analisa kecelakaan, pencegahan daerah rawan kecelakaan, kelaikan sarana angkutan perhubungan darat dan pembinaan serta pengelolaan perparkiran.

Pasal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungís :
penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat terpadu antar dan intra moda transportasi;
pembangunan jaringan perhubungan darat;
penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan rambu lalu lintas perhubungan darat;
pengawasan dan pengendalian lokasi, ukuran dan muatan kendaraan;
pembinaan manajemen dan pengawasan angkutan darat;
penyusunan dan pemantauan tarif angkutan barang dan jasa perhubungan darat;
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan keselamatan perhubungan darat;
penelitian daerah rawan kecelakaan, analisa dan evaluasi kecelakaan perhubungan darat;
perumusan kebijakan mengenai sarana angkutan, pemantauan kelaikan sarana angkutan;
pengawasan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengelolaan perparkiran;
pelaksanaan koordinas dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan darat; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 116

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
Seksi Pengendalian dan Operasional Transportasi Darat; dan
Seksi Pengelolaan Perparkiran.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 117

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelayanan angkutan darat, pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan darat, kapasitas pelayanan angkutan, penyusunan jaringan transportasi, pemantauan dan evaluasi tarif angkutan darat serta pembinaan pengusahaan angkutan darat;

Seksi Pengendalian dan Opersional Transportasi mempunyai tugas melakukan pengendalian pengawasan terhadap keselamatan lalu lintas angkutan darat, pengendalian berat dan dimensi mobil barang dan jasa, penyuluhan keselamatan lalu lintas, rekomendasi perizinan, pengujian kendaraan bermotor, kapasitas estándar pelayanan minimal perhubungan darat dan menajemen rekayasa lalu lintas.











BIDANG LAUT

Paragraf 4
Tugas Pokok & Fungsi (Tupoksi)
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 118

Bidang Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana teknis di bidang lalu lintas angkutan laut, kepalabuhan dan kesyahbandaran; dan
Bidang perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Pasal 119

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan lalu lintas angkutan laut, kepalabuhan, pembinaan pelayaran kapal motor, pengelolaan kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran.

Pasal 120

Untuk menyelenggarakan tuags sebagaima,na dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Perhubungan Laut berfungsi :

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas laut dan operasional angkutan laut;

pelaksanaan pembinaan kegiatan kepelabuhan, pengawasan kelaiklautan kapal dalam penggunaan perairan;

pengendalian dan pengawasan serta pembinaan keselamatan pelayaran;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan serta pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB);

pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan laut; dan
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 121

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
Seksi Kepelabuhan dan Kesyahbandaran.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 122

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis lalu lintas angktan laut, penertiban Surat Izin Berlayar (SIB) dan pelaksanaan pembinaan operasional angkutan laut;

Seksi Kepalabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelabuhan umum, khusus, ekspedisi muatan kapal laut, pembinaan dan pelayanan keselamatan kapal, pemetaan kawasan bongkar muat dan kawasan parkir kapal pengawasan persyaratan kalaiklautan kapal serta pengelolaan retribusi perparkiran kapal.


Perhubungan Laut mempunyai tugas dan fungsi yang tidak kalah penting terutama untuk menjaga lalulintas laut yang menggunakan wilayah maritime yang mencakup zona hukum Kabupaten Pidie Aceh. 
Dalam tugas ini sama pentingnya dengan Bidang Darat walau hanya beda titik dan objek antara Darat dan Laut, namun menyangkut tugas dan fungsi transportasi yang lancar untuk kegiatan pembangunan masyarakat Pidie . 
Dalam menjalan tugasnya Bidang tidak luput dari tantangan, baik tantangan administratif perizinan maupun tantangan patroli perizinan serta kelayakan dari kapal motor untuk berlabuh, semua itu di harapkan untuk keselamatan penggunan kapal motor di laut, begitu juga suka duka dalam peningkatan informasi dan komunikasi juga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Bidang Laut selalu melakukan patroli setiap bulannya, dalam hal pengawasan secara khusus maupun gabungan dengan pihak terkait. Namun untuk wilayah Kecamatan yang rutin menggunakan Transportasi Laut hanya lima Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Batee, Kecamatan Sigli, Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong, Namun ada juga masyarakat yang bukan pesisir yang memiliki armada laut seperti kapal bermotor, sementara untuk kapal layar sudah lama sekali dan jarang digunakan lagi oleh masyarakat. Dari Tabel diatas tanpak jelas terlihat jumlah Kapal Motor dari setiap Kecamatan, terbanyak di Kecamatan Muara Tiga. 
Bidang Laut sangat perlu dukungan Sarana Kapal patroli dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas, disamping Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Staf yang ada di Dishubkominfo Pidie. Dalam harapan dan cita-cita Masyarakat Pidie juga mempunyai impian mewujudkan wacana Pelabuhan dan Pengadaan Kapal Ferry Pidie ke Malaysia yang pernah di canangkan oleh Bupati dan Impian Para Pengusaha dan Masyarakat Pidie sejak tahun 2000 serta keinginan Para Pengusaha Pidie yang ingin melakukan hubungan Bisnis dengan melakukan perjalanan laut langsung dari Pidie disamping Wisata bersama dan transportasi yang membuktikan bahwa kita orang pelaut. 
Sesuai dengan Visi dan Misi daerah sudah saatnya Bidang Transportasi Laut kita lakukan penjajakan dengan pihat terkait, Donor, Investor yang akan kita ajak berinvestasi di sector ini. Kami yakin Transportsi Laut menjadi alternative bagi yang enggan dan takut menaiki transportasi udara, apalagi di Aceh sudah ada kader Pendidikan Kejuruan yang dikembangkan menyangkut Transportasi Laut ini. 
Pertemuan Rapat Kordinasi Daerah dan Rapat Koordinasi Nasional KAPET yang dibuka oleh Gubernur Aceh Dr. H. Zaini Abdullah berkembang opini bahwa untuk Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) menyebutkan transportasi Laut merupakan jalur alternatif yang tepat, efesian, efektif dengan menyediakan fasilitas sarana ekonomi masyarakat, paska damai dan gempa tsunami, harapan Gubernur agar dapat diisi dengan kegiatan terkoordinir dan membangun kawasan ekonomi terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam. 


BIDANG KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Paragraf 5
Tugas Pokok & Fungsi (Tupoksi)
Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 123

Bidang Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan komunikasi masyarakat dan pengawasan informasi, media tradisional, pers dan media elektronika, pos dan telekomunikasi;
Bidang Komunikasi dan Informatika oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Pasal 124

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan pembinaan komunikasi, penyebarluasan informasi, pelayanan dan pembinaan spectrum frekuensi radio serta pembinaan komunikasi dan informatika.
Pasal 125

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 124, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

penyusunan pedoman dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi;

pelaksanaan pameran, penyebarluasan informasi;

pemberian izan penggunaan spektrum frekuensi radio;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dibidang komunikasi dan informatika; dan

pelaksaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 126

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
Seksi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Pengawan Informasi;
Seksi Media Tradisional, Pers dan Media Elektronika; dan
Seksi Pos dan Telekomunikasi.
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 127

Seksi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Pengawasan Informasi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap semua media komunikasi masyarakat dan pengawasan serta pengendalian terhadap penyebarluasan informasi kepada Public;

Seksi Media Tradisional, Pers dan Media Elektronika mempunyai tugas melakukan pembinaan pemanfaatan media tradicional, preusan pers, wartawan/reporter media cetak, elektronik, pengawasan komunikasi dan informas;

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pembinaan penyebarluasan informasi melalui pos dan telekomunikasi, monitoring dan observasi serta pembinaan orari.

Data Media Cetak
Skh. Serambi Indonesia, Skh. Waspada, Skh. Analisa, Skh.
Data Media Elektronik
Data Warnet
Data Menara Tower HP

Kabid Kominfo H. Junidar, S.Sos, MM. juga mengharapkan
 adanya pembentukan PPID pada tahun 2013 ini dengan meng’SKkan
 Para Pejabat Pengurus PPID dari berbagai unsur SKPK,
 sementara untuk anggaran operasionalnnya pada tahun
 berjalan perobahan ini telah kita usul,menyahuti semua
kebutuhan dan intruksi Gubernur Aceh dan Kepentingan
Daerah yang lebih besar sesuai petunjuk teknis maka fungsi
 dan peran PPID terutama dalam koordinasi tentang Komunikasi
dan Informasi untuk Tingkat Kabupaten yang lebih update
dan matang, apalagi pada tahun 2014 menghadapi pemilihan umum
 (pemilu) Pesta demokrasi Rakyat di Kabupaten Pidie dan
 Aceh serta untuk kepentingan secara Nasional. Gubernur
Aceh telah mewajibkan Kabupaten Kota harus memiliki PPID.
Peran dan Fungsi dari Bidang Kominfo sangatlah besar, terutama Tenaga ahli mengatakan; 1 % pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi hingga 14 %, betapa tidak perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membuat dunia kian kecil bagai tanpa dibatasi jarak maupun waktu, manusia bisa berhubungan dengan begitu cepat, sejak awal di temukannya Teknologi Satelit Antariksa yang mengitari bumi.
Walau Dengan Fasilitas yang relatif memadai, fungsi ini bisa ya bisa tidak maksimal dalam menjalankan aktifitas programnya, namun semangat yang membara dari kader api yang tak kunjung padam adalah semangat Departemen Penerangan diwarisi Pak Harmoko. Dimulai dengan penyusunan program hingga pelaksaan kegiatan terutama Pendataan segala segi potensi Informasi dan Komunikasi, seperti Data Base Tower / antene telphon seluler di tiap Kecamatan, disamping Desa Berdering yang dilalui jaringan Telp Kabel, namun sekarang serba Wifi dimanapun posisi kita tanpa kabel.
Penggunaan Tower menyangkut Pelayanan Kepada Masyarakat serta pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mudah-mudahan dalam tahun 2013 ini akan ada peningkatan penerimaan PAD. Pendataan yang telah dilakukan seperti pendataan jumlah Warung Internet (Warnet) yang beroprasi sebagai langkah pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat pengguna teknologi, apalagi warnet yang menggunakan sekat atau bilik yang harus mendapat izin yang pasti dari pemerintah daerah.
Bidang Kominfo mengemban tupoksi sesuai qanun yang telah ditetapkan termasuk tugas publikasi seperti pameran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terutama informasi pembangunan. Pameran yang diikuti memang masih sangat terbatas karena masih keterbatasan sumber dana dan juga sumber daya, begitu juga Peukan Kebudayaan Aceh yang diadakan pada bulan September, secara tupoksi berada pada Dishubkominfo namun dana yang tersedia di Disporabud Kabupaten maka Dishubkominfo harus berkoordinasi dengan Ka. Disporabud Kab. Pidie, apa saja bahan pameran yang dibawa ke PKA nantinya. Kabid Kominfo menyatakan keinginannya untuk membuat media center mudah-mudahan terwujud di 2014 nantinya,